Oleh Musfi Yendra
KETERBUKAAN informasi publik telah menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin, dan badan publik diwajibkan menyediakan, melayani, serta mengumumkan informasi yang relevan bagi publik.
Namun, implementasi keterbukaan informasi tidak cukup hanya diatur dalam norma hukum; pelaksanaannya perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak berhenti pada tataran administratif. Di sinilah pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi bagi badan publik.
Secara sederhana, Monev merupakan instrumen untuk memastikan sejauh mana badan publik melaksanakan amanat UU KIP. Ia berfungsi mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas layanan informasi, serta konsistensi pelaksanaan standar layanan. Melalui Monev, publik dapat melihat badan publik mana yang benar-benar terbuka dan mana yang masih perlu pembenahan. Monev juga menjadi alat introspeksi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan informasi serta menumbuhkan budaya transparansi di seluruh lini birokrasi.
Landasan hukum pelaksanaan Monev keterbukaan informasi cukup kuat. UU KIP mengatur hak masyarakat atas informasi dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Turunannya, Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman rinci mengenai jenis informasi, tata cara permohonan, batas waktu pelayanan, serta peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sementara itu, Perki Nomor 1 Tahun 2022 secara khusus mengatur mekanisme Monitoring dan Evaluasi, termasuk indikator penilaian, pengelompokan badan publik, serta penggunaan sistem digital e-Monev untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.
Dalam Perki 1/2022, Monev didefinisikan sebagai kegiatan terstruktur untuk memantau dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara periodik. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data, verifikasi, hingga publikasi hasil penilaian. Tujuannya tidak semata untuk memberikan peringkat, melainkan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan informasi publik. Dengan kata lain, Monev bukan ajang lomba prestasi, melainkan cermin untuk melihat sejauh mana badan publik telah menegakkan prinsip transparansi.
Esensi Monev bagi badan publik sangat jelas. Pertama, Monev memastikan kepatuhan terhadap UU KIP dan Perki yang berlaku. Kedua, ia meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan. Ketiga, hasil Monev menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan PPID, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun tata kelola informasi. Keempat, Monev memperkuat kepercayaan publik. Kelima, Monev juga mengukur komitmen, inovasi dan strategi badan publik secara berkelanjutan menjalankan keterbukaan informasi publik.
Masyarakat yang mendapatkan akses informasi dengan mudah akan lebih percaya pada lembaga pemerintah. Dan yang tak kalah penting, hasil Monev menjadi dasar dalam pemberian penghargaan maupun rekomendasi perbaikan bagi badan publik.
Secara teknis, pelaksanaan Monev biasanya menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, analisis dokumen, wawancara, serta inspeksi situs atau kanal informasi publik. Indikator penilaian mencakup beberapa aspek, seperti ketersediaan daftar informasi publik, keterkinian konten website PPID, mekanisme pelayanan permohonan informasi, penanganan sengketa, serta inovasi dalam penyampaian informasi publik. Semakin lengkap dan aktif badan publik menyediakan informasi, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.
