Oleh Apriliyani Harahap
Hubungan antara Iran dan Israel mengalami perubahan drastis dalam kurun waktu kurang dari satu abad. Dari kemitraan strategis tersembunyi pada era Shah Iran, hubungan keduanya berubah menjadi permusuhan ideologis yang mendalam sejak Revolusi Islam 1979.
Fenomena ini tidak sekadar mencerminkan pergeseran aliansi, melainkan juga menunjukkan bagaimana identitas negara dan ideologi dapat membentuk ulang kepentingan luar negeri secara fundamental.
Meskipun Iran tidak pernah memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi negara Israel, pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, hubungan antara kedua negara terjalin erat melalui jalur diplomatik nonformal.
Salah satu bukti paling mencolok dari kedekatan tersebut adalah pendirian kantor perwakilan dagang Israel di Teheran, yang meskipun secara formal hanya bersifat ekonomi, pada praktiknya menjalankan fungsi layaknya sebuah kedutaan, meliputi komunikasi bilateral, koordinasi strategis, serta kolaborasi di bidang intelijen dan ekonomi.
Langkah ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Isu Palestina sangat sensitif di dunia Islam, dan pengakuan terbuka terhadap Israel bisa memicu gelombang penolakan domestik maupun regional terhadap Iran. Oleh karena itu, hubungan Iran-Israel ditempatkan dalam koridor diplomasi diam-diam (quiet diplomacy), di mana berbagai bentuk kerja sama dilakukan melalui jalur tidak resmi, penghubung pihak ketiga, atau lembaga-lembaga bayangan.
Kerjasama antar negara tersebut diperkuat oleh kesamaan posisi geopolitik dan kalkulasi kepentingan kawasan. Kedua negara sama-sama non-Arab di kawasan yang didominasi oleh negara-negara Arab, dan memiliki sikap yang cenderung anti terhadap nasionalisme Arab.
Dalam konteks ini, Israel menerapkan apa yang dikenal sebagai doktrin periferal (periphery doctrine), sebuah strategi luar negeri yang bertujuan menjalin hubungan dengan negara-negara pinggiran kawasan Timur Tengah, terutama yang tidak termasuk dalam poros Arab mayoritas, sebagai upaya mengimbangi tekanan dari musuh-musuh regionalnya.
Namun, segalanya berubah drastis pada 1979. Revolusi Islam yang dipimpin Ayatollah Khomeini tidak hanya menggulingkan monarki Iran, tetapi juga membawa doktrin politik yang menolak keras atas eksistensi Israel. Bagi rezim baru Iran, Israel bukan sekadar negara musuh, melainkan simbol imperialisme Barat yang harus dilawan secara ideologis.
Inilah titik balik yang menegaskan betapa identitas negara bukan sesuatu yang tetap. Sejalan dengan pandangan Alexander Wendt dalam teori konstruktivisme hubungan internasional, negara membentuk kepentingannya berdasarkan identitas dan ideologi, bukan semata-mata kepentingan material. Iran pasca-revolusi menjadi contoh konkret bahwa perubahan domestik dapat memicu redefinisi menyeluruh dalam arah politik luar negeri.
Permusuhan ini kemudian bertransformasi menjadi konflik asimetris dan perang bayangan (shadow war), yang berlangsung melalui Dukungan Iran terhadap kelompok non-negara seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, Serangan udara Israel terhadap posisi Iran di Suriah dan Operasi pembunuhan, sabotase siber, dan tekanan diplomatik yang berlangsung lintas batas.
Sementara itu, dari perspektif Israel, ancaman yang ditimbulkan Iran tidak lagi bersifat militer semata, tetapi eksistensial. Ketakutan Israel terhadap program nuklir Iran mencerminkan kecemasan akan kehancuran identitas dan keamanan negara Yahudi, bukan sekadar kekhawatiran atas keseimbangan kekuatan di kawasan.
Dari sinilah konflik Iran-Israel memperoleh dimensinya yang khas: ideologis dan identiter, bukan semata geopolitik. Konflik ini telah melampaui persoalan perebutan wilayah atau sumber daya, melainkan telah berkembang menjadi pertarungan atas nilai-nilai, interpretasi makna, dan konstruksi narasi ideologis yang saling bertentangan antara kedua belah pihak.
Realitas ini menegaskan bahwa konflik Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, tidak dapat dipahami hanya dengan pendekatan realisme yang menekankan kekuatan dan kepentingan. Kita perlu melihat dimensi konstruktif dari hubungan internasional, bahwa aktor negara bertindak tidak hanya berdasarkan apa yang mereka miliki, tetapi juga berdasarkan siapa mereka dan siapa yang mereka lawan.
Selama Iran mempertahankan identitasnya sebagai negara revolusioner anti-Zionis, dan Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, maka upaya normalisasi hubungan tampaknya masih jauh dari harapan. Di sinilah urgensi pemahaman multidimensi atas konflik, bahwa solusi tidak cukup melalui diplomasi kepentingan, tetapi juga dialog identitas dan narasi historis.
* Pemerhati Hubungan Internasional dan Politik Timur Tengah
Iran dan Israel: Dari Sekutu Diam-Diam ke Musuh Ideologi
