PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah melalui partisipasi aktif dalam forum strategis nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran perwakilan pemerintah kota dalam acara Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting berlangsung di Smart Room Center, dihadiri Wakil Walikota Pangkalpinang, Sekretaris Daerah, Kota Pangkalpinang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanggulangan Bencana, serta Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Acara ini menghadirkan 11 kabupaten/kota terpilih untuk mengevaluasi kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, sesuai permintaan dari Tim Otonomi Daerah (OTDA) Jakarta.
Wakil Walikota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan otonomi daerah merupakan pijakan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap hak dan kewajiban dalam otonomi daerah, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program yang tepat sasaran bagi masyarakat Pangkalpinang,” ungkapnya.
Ia juga mengemukakan beberapa usulan dan kondisi terkini Kota Pangkalpinang dalam forum tersebut.
“Kami baru menjalankan jabatan selama 5 bulan lebih, sehingga belum ada pelatihan dan diklat khusus untuk pimpinan daerah. Ini menjadi salah satu kebutuhan utama yang kami sampaikan kepada pusat,” jelas Dessy.
Lebih lanjut, ia menyampaikan permasalahan yang juga dihadapi daerah lain. “Terkait Tunjangan Khusus Daerah (TKD) dan belanja pegawai, kondisi Kota Pangkalpinang sama dengan keluhan yang diajukan oleh daerah-daerah lainnya,” ucapnya.
Dessy juga mengusulkan penetapan status kepulauan bagi Kota Pangkalpinang. “Provinsi Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan dan seluruh kabupaten di dalamnya sudah memiliki status kepulauan, hanya Kota Pangkalpinang yang belum,” tuturnya.
