PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan program pembangunan untuk periode 2025-2029.
Sejumlah persoalan kota, dari banjir dan sampah hingga kemiskinan, perumahan, pasar, dan stunting, akan menjadi perhatian dalam penyusunan program strategis perangkat daerah.
Pembahasan itu dilakukan melalui Paparan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Kamis (27/8/2026).
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengatakan program pembangunan harus disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya membuat program, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas untuk menjawab masalah kota.
“Sebetulnya kita melihat dari kondisi yang ada sekarang di Kota Pangkalpinang,” kata Saparudin.
Menurut Saparudin, persoalan lingkungan perkotaan menjadi salah satu agenda yang harus segera ditangani.
Pemerintah akan mendorong program yang berkaitan dengan ketahanan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir.
“Isu-isu yang ada terkait dengan persoalan-persoalan, misalnya persoalan lingkungan perkotaan, bagaimana kita harus membuat ketahanan lingkungan, sampah, banjir, itu harus kita programkan ke depannya untuk bisa kita atasi,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan, pembenahan pasar juga menjadi perhatian. Saparudin menilai pemerintah perlu memastikan kapasitas pasar mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.
“Pangkalpinang ini kan kota jasa perdagangan, kita punya pasar. Pasar kita ini kapasitasnya sudah cukup belum? Kalau belum ya harus kita tambah,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kelayakan fasilitas dan pelayanan pasar yang ada saat ini. Jika belum memenuhi standar pelayanan publik, pemerintah akan mendorong revitalisasi.
