“Pasar yang ada ini sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah pasar yang bisa melayani publik belum? Kalau belum ya sekarang harus kita benahi. Kita revitalisasi pasarnya,” ujar Saparudin.
Persoalan sampah, kata dia, juga tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan kota. Pengelolaan sampah membutuhkan program yang lebih terarah agar persoalan lingkungan tidak terus berulang.
Di sektor sosial, pemerintah memasukkan kemiskinan, kebutuhan perumahan dan stunting sebagai isu yang harus mendapat penanganan.
Saparudin mengatakan pembangunan harus menyentuh kelompok masyarakat yang masih membutuhkan intervensi pemerintah.
“Pangkalpinang misalnya tingkat kemiskinan masih ada, bagaimana kita mengatasi. Kemudian perumahan yang masih belum, perumahan orang-orang yang masih membutuhkan program-program pembangunan perumahan, kemudian penanganan masyarakat miskin, kemudian anak-anak misalnya stunting,” katanya.
Saparudin menegaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Program harus saling terhubung agar pembangunan berjalan dalam satu arah.
“Hari ini sebetulnya kita membumikan visi-misi ke dalam program kegiatan yang harus tersinkronisasi antara masing-masing OPD. Jangan satu-satu OPD, tapi terintegrasi semua,” ujarnya.
Menurut dia, integrasi menjadi penting agar visi dan misi pemerintah kota tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
Saparudin juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang memahami arah pembangunan yang sedang dibangun. Ia menilai visi kota tidak boleh hanya menjadi pengetahuan pimpinan, melainkan harus dipahami seluruh perangkat pemerintahan.
“Visi-visi itu kita semua, semua karyawan, semua OPD itu harus tahu semua, mau ke mana kita dibawa di Pangkalpinang,” kata Saparudin.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Pangkalpinang ingin memastikan program strategis 2025-2029 tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif perencanaan, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab persoalan kota secara lebih terukur dan terintegrasi. (Suf)
