PANGKALPINANG – Ribuan ijazah tamatan SMA dan SMK di Provinsi Bangka Belitung yang belum diambil para lulusan sekolah menengah atas menjadi perhatian serius Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya dan meminta Dinas Pendidikan segera menyelesaikannya.
Dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa kepala sekolah negri dan swasta di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Rabu (18/2/2026), terungkap ada sebanyak 3.568 ijazah di sekolah negeri dan 594 ijazah di sekolah swasta masih belum diserahkan kepada pemiliknya.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan ijazah tidak boleh lagi ditahan dengan alasan tunggakan iuran. Didit juga meminta persoalan tersebut diselesaikan maksimal dalam waktu satu bulan.
“Ini berawal dari laporan masyarakat yang anaknya tidak bisa bekerja karena ijazah masih ditahan. Setelah dilunasi Rp500 ribu, baru diberikan. Ini tidak boleh terjadi,” ungkapnya.
Kasus yang dimaksud terjadi di salah satu SMK Negeri di Bangka Tengah. Dari temuan tersebut, DPRD kemudian melakukan penelusuran hingga diketahui jumlah ijazah yang belum diambil mencapai ribuan.
Didit menegaskan, ijazah merupakan hak siswa yang telah menyelesaikan pendidikan, terlebih di sekolah negeri yang operasionalnya dibiayai negara. “Ijazah itu hak anak-anak yang sudah lulus. Jangan sampai ditahan, apalagi ini menyangkut masa depan mereka untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Didit juga meminta Dinas Pendidikan segera menginventarisasi seluruh ijazah yang tertahan dan menyerahkannya kepada alumni.
Ia bahkan meminta evaluasi terhadap kepala sekolah negeri yang menghambat proses penyerahan ijazah. “Kalau ada kepala sekolah negeri yang menghambat program ini, saya minta dievaluasi. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat,” katanya.
