“Di APIK Jabar kita dari 2022-2023 aja udah meningkat sampai 103. Begitu banyaknya korban. Terutama korban KBGO. Banyak sekali,” ujar Ratna dalam acara yang sama.
Ratna juga menyampaikan bahwa dalam begitu banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, posisi korban masih sangat lemah dalam peradilan. Ini kemudian menjadi hal yang terus diupayakan dalam UU TPKS.
“Posisi korban itu masih sangat lemah di dalam sistem peradilan pidana kita. Makanya kita berupaya dalam TPKS gitu ya. Dan ini kan kapolres sendiri sudah mengedarkan surat bahwa semua jajaran kepolisian itu jarus menegakkan si undang-undang TPKS ini,” ucapnya.
UU TPKS Dianggap Tak Sinkron dengan UU Lain
Posisi korban kekerasan seksual yang lemah hingga saat ini masih menjadi upaya yang diperjuangkan Komnas Perempuan. Ketidaksinkronan UU TPKS yang ada dengan UU lain seperti UU ITE menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual secara hukum.
“Terkait misalnya penerapan KBGO atau KSBE, kekerasan seksual berbasis elektronik, itu suatu contoh ya, itu kan di UU TPKS pasal 14 itu juga tidak bisa menjangkau semua, masih terbatas, artinya kita masih membutuhkan undang-undang ITE kan, tetapi kita kelewatan,” ujar Ratna.
Siti kemudian mengamini hal tersebut. Siti mengaku Komnas Perempuan sudah mengajukan sinkronisasi antar undang-undang ini kepada DPR, namun belum ada perubahan yang diterima.
“Ada undang-undang yang belum sinkron dan harmonis, yaitu tadi yang seperti disampaikan Kak Ratna, revisi UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi itu prinsip-prinsipnya belum sinkron dengan UU TPKS, khususnya untuk perlindungan korban KBGO atau KSBE,” ungkap Siti.
“Nah, Komnas Perempuan sendiri saat pembahasan di DPR RI kami mencoba menyampaikan saran dan masukan agar prinsip-prinsip di dlm UU TPKS juga diadopsi di dalam UU PDP maupun di dalam ITE. Namun tidak ada satu kata pun yang dimasukkan gitu ya,” lanjutnya. (detik.com)
