PANGKALPINANG (realita.news) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran gas subsidi, elpiji ukuran tiga kilogram, agar tepat sasaran.
“Pengawasannya harus jelas, jika ada yang mengatakan berapa pun harga elpiji tiga kilogram asalkan ada stok, itu sebenarnya bentuk frustrasi masyarakat. Untuk itu kami minta Disperindag kerja sama dengan Pertamina untuk cek dan awasi langsung di lapangan,” kata Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srogusjaya di Pangkalpinang, Selasa (25/02/2025).
Didit berharap pemerintah kabupaten/kota secepatnya memvaliditasi jumlah penerima gas elpiji bersubsidi masih sehingga masih sering ditemukan keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas tersebut.
Selain itu, masih ditemukan adanya restorang tergolong besar dan hotel menggunakan elpiji tiga kilogram yang seharusnya gas ukuran ini hanya untuk masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil. “Sampai saat ini masih ada hotel yang menggunakan gas ukuran ini. Harusnya langsung ditindak dan laporkan ke aparat hukum,” katanya.
Ia mengatakan Pertamina sudah maksimal memenuhi kebutuhan elpiji subsidi untuk masyarakat, namun karena masih adanya data yang tidak tepat menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran.
Untuk itu dia berharap bupati dan wali kota serta instansi terkait lainnya rutin melakukan pengawasan dengan menggelar inspeksi mendadak di daerah masing-masing dan jika ditemukan ada keluhan atau laporan masyarakat segera ditindaklanjuti. “Percuma saat rapat koordinasi kabupaten atau kota hanya bicara stok cukup, tapi fakta di lapangan selalu tidak cukup,” ujarnya.
