PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta PT Bangka Tengah Sawitindo menghentikan sementara aktivitas pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Puput, Kabupaten Bangka Tengah.
Permintaan itu muncul setelah DPRD menggelar audiensi dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat pada Kamis, 18 Juni 2026.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan penghentian sementara diperlukan karena sejumlah persyaratan perizinan pembangunan disebut belum tuntas.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan bahwa beberapa dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), masih dalam proses dan belum diterbitkan.
“Kami meminta aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai seluruh aturan dan perizinan yang dipersyaratkan selesai,” kata Didit.
Menurut dia, DPRD tidak bermaksud menghambat investasi yang masuk ke Bangka Belitung. Namun, setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata ruang yang berlaku.
Selain masalah perizinan, DPRD juga menyoroti lokasi pembangunan pabrik yang dipersoalkan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam audiensi, kawasan tersebut berada di wilayah permukiman dan perkebunan, bukan kawasan industri.
Persoalan lain yang mengemuka adalah komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. DPRD menerima laporan bahwa proses koordinasi dengan pemerintah desa dan warga terdampak dinilai belum berjalan optimal.
Karena itu, DPRD meminta perusahaan membuka ruang dialog dengan Pemerintah Desa Puput, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat untuk mencari titik temu atas berbagai persoalan yang muncul.
Warga Desa Puput yang hadir dalam audiensi menyampaikan sejumlah keberatan terhadap pembangunan pabrik. Salah satunya terkait jarak lokasi pabrik yang dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman.
Masyarakat meminta agar lokasi pembangunan dipindahkan sekitar dua kilometer dari titik saat ini untuk mengurangi potensi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas warga.
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi sumber mata air yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, terutama saat musim kemarau.
Mereka khawatir aktivitas pembangunan akan memengaruhi keberadaan sumber air yang telah dimanfaatkan selama puluhan tahun.
Perwakilan warga, Zaini, mengatakan masyarakat tidak menolak investasi maupun keberadaan pabrik kelapa sawit.
Namun, pembangunan harus dilakukan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan kepentingan warga.
“Kami meminta aturan dijalankan terlebih dahulu. Jangan sampai proses konstruksi berjalan sebelum seluruh tahapan perizinan selesai,” ujarnya.
Ia juga meminta perusahaan memperhatikan keberadaan sumber mata air yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat Desa Puput.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi. DPRD meminta perusahaan menghentikan sementara pembangunan, menyelesaikan seluruh dokumen perizinan, meningkatkan koordinasi dengan masyarakat, serta menindaklanjuti berbagai persoalan lingkungan yang dikeluhkan warga. (Rea)
