PANGKALPINANG – Harapan masyarakat Desa Nangka Kecamatan Airgegas, Bangka Selatan penutupan jalan yang sebelumnya bisa dengan aman mereka lalui bisa dibuka kembali, masih belum akan terpenuhi.
Masalahnya pihak perusahaan sawit, PT Bukit Palma Prima, yang diduga menutup akses jalan tersebut masih akan mencari dasar hukum pengusahaan tanah jalan yang ditutup itu. “Pihak perusahaan elum dapat menjelaskan dasar hukum penguasaan lahan yang menjadi lokasi akses jalan masyarakat itu, kata Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, Kamis (11/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan hal tersebut menjawan pertanyaan wartawan usai melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan PT Bukit Palma Prima terkait adannya laporan masyarakat tentang penutupan akses jalan tersebut.
Menurut Didit Sri Gusjaya, perwakilan PT Bukit Palma Prima menyebut lahan yang kini menjadi polemik itu diperoleh dari PT GCM. Namun ketika diminta menunjukkan landasan hukum atas kepemilikan atau penguasaan lahan tersebut, perusahaan dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai.
“Kalau ditanya dasar hukumnya, tadi belum bisa dijelaskan. Jadi saat ini sifatnya masih klaim dari perusahaan,” katanya.
Persoalan bermula dari penutupan jalan yang selama ini digunakan warga untuk menuju kebun. Jalan sepanjang sekitar 600 meter itu disebut telah dimanfaatkan masyarakat sejak 2013, jauh sebelum perusahaan beroperasi di kawasan tersebut.
Tapi tiba tiba akses jalan itu ditutup perusahaan dan hal ini yang kemudfian disampaikan warga ke DPRD Babel.
Menurut Didit, masyarakat tidak menolak keberadaan pabrik kelapa sawit milik PT BPP, bahkan mendukung investasi yang masuk ke daerah mereka. Namun masyarakat meminta hak akses yang selama ini digunakan tetap dihormati.
