JAKARTA (realita.news) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja birokrasi melalui langkah strategis restrukturisasi perangkat daerah.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, didampingi Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Babel, Ellyana, dan perwakilan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga (Disparbudkepora) Kep. Babel melakukan konsultasi langsung ke Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Rabu (30/4).
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Yunnan Henddy Al Farizy, Analis SDM Aparatur di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung H Lantai 14 Kemendagri itu, rombongan Pemprov Babel memaparkan rencana restrukturisasi perangkat daerah sebagai langkah penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Menurut Wakil Gubernur Hellyana, restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan struktur kelembagaan yang lebih ramping, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pemisahan atau penggabungan perangkat daerah yang akan dilakukan benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan dan kinerja, serta sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Hellyana.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa restrukturisasi tidak sekadar menyentuh struktur, tetapi juga menyangkut perbaikan fungsi kelembagaan, efisiensi anggaran, penataan sumber daya manusia, serta penguatan akuntabilitas dan outcome kinerja.
Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
