PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan DPRD agar tidak sembarangan dalam membelanjakan anggaran daerah.
Menurut Hidayat, setiap rupiah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk program dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Hidayat saat menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Dua Ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
“Seluruh anggaran pada perubahan APBD ini adalah uang rakyat,” kata Hidayat.
Lalu, bagaimana memastikan uang rakyat tersebut tidak salah sasaran?
Hidayat mengatakan, kuncinya adalah membangun komunikasi dan pembahasan bersama antara pemerintah provinsi, DPRD serta seluruh perangkat daerah.
Ia meminta setiap program yang mendapatkan alokasi anggaran benar-benar dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar terserapnya anggaran.
“Kita duduk bersama antara dewan dan perangkat daerah untuk memastikan anggaran ini digunakan secara tepat sasaran, tidak mubazir, dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Hidayat menilai APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Babel.
Karena itu, ia menempatkan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai prioritas yang harus mendapatkan perhatian dalam penganggaran.
