PANGKALPINANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan kekhawatiran serius terhadap rencana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang akan berlaku penuh pada 2027.
Menurut Didit, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar bagi daerah, terutama terhadap nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bangka Belitung. “Saat ini ada 4.506 PPPK di lingkungan Pemprov Babel. Kalau aturan ini diterapkan tanpa kesiapan, pengurangan pegawai bisa terjadi dalam jumlah besar,” ungkapnya, Jumat (27/3/2026).
Dari total tersebut, sebanyak 1.645 merupakan PPPK penuh waktu, sementara 2.861 lainnya berstatus paruh waktu. Di sisi lain, jumlah ASN berstatus PNS tercatat sebanyak 5.045 orang.
Didit menilai, jika kebijakan tersebut dipaksakan tanpa solusi konkret, maka ribuan tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. “Ini bukan hanya soal pegawai, tapi juga keluarga mereka. Kalau terjadi PHK massal, kita berpotensi menciptakan gelombang pengangguran baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan ini bersifat nasional dan tidak hanya terjadi di Bangka Belitung. Sejumlah daerah lain bahkan diperkirakan menghadapi potensi dampak yang lebih besar.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Babel bersama pemerintah daerah berencana menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta DPR RI, khususnya Komisi II.
