Ia menekankan pentingnya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan berdasarkan kedekatan.
“Hal-hal yang begini yang kita harapkan dengan momen kepala daerah yang baru, semua baru, kita punya semangat baru untuk memperbaiki. Kalau ini kejadian lagi, sama saja kita kembali lagi ke masa lalu. Kita tidak berusaha memperbaiki, tapi menghancurkan, malah mundur ke belakang,” ujarnya.
Ia juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk lebih selektif dalam menempatkan pejabat. “Tadi kami sudah minta ke BKPSDM untuk menempatkan orang-orang yang punya kompetensi. Jadi bukan lagi orang-orang yang asal karena kedekatan. Tidak punya kemampuan,” tegasnya.
Rina menilai bahwa salah satu penyebab berulangnya temuan-temuan ini adalah ketidaktegasan dalam pengawasan. Ia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat lebih tegas memberikan sanksi agar pelanggaran serupa tidak terus terjadi.
“Sebenarnya memang ini satu tidak tegasnya kita dalam hal-hal yang begini. Jadi kita juga berharap untuk BPK untuk lebih tegas mem-punishmen hal-hal ini sehingga tidak berulang-ulang,” kata Rina.
Ia juga meminta Gubernur untuk menentukan satu item uji kualitas agar tidak ada lagi pemborosan yang berulang di titik yang sama.
Rina juga menyoroti kondisi Rumah Sakit Umum Provinsi yang banyak mengalami masalah dalam pencatatan aset, gudang, dan berbagai sisi lainnya. Ia menduga adanya modus pasien fiktif yang tidak membayar, padahal bisa jadi ini adalah kelalaian petugas dalam pencatatan.
“Jangan sampai pasien itu dikambinghitamkan atas lalainya mereka. Nah ini kami juga minta BKPSDM untuk berkoordinasi dengan Direktur PLT-nya untuk berbenah di Rumah Sakit Umum Provinsi karena banyak sekali masalah di sana,” pungkas Rina Tarol. (rea)
Sumber serumpunsebalai.com
