PADANG (realita.news) – Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas (Unand) mengukir langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dengan menggelar Pengabdian Masyarakat berbasis Internasional bertajuk “Training and Strengthening the Communication Competence of Civil Servants (ASN) at the Social UPTD of West Sumatera Province for Disability-Friendly Service”.
Kegiatan yang berlangsung di Aula UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kamis (11/9), ini merupakan pengabdian internasional pertama FISIP UNAND, digagas oleh Departemen Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik.
Komunikasi, Jantung Layanan Inklusif
Wakil Dekan I FISIP Unand, Dr. Tengku Rika Valentina, membuka acara dengan menekankan pentingnya sinergi lintas disiplin. “Ilmu politik berperan dalam kebijakan, sementara ilmu komunikasi memastikan interaksi berjalan efektif. Keduanya menjadi kunci dalam memperkuat ASN untuk menghadirkan pelayanan yang ramah disabilitas,” ungkapnya.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Suyanto, juga menyampaikan apresiasinya. “Kami sangat senang atas pengabdian ini. Semoga kerja sama ini tidak berhenti di sini,” ujarnya.
Narasumber utama, Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University, menyoroti tantangan berlapis yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari stigma, diskriminasi, hingga lemahnya implementasi regulasi.
“Kesetaraan dan inklusi bukan hanya isu hak asasi, tetapi syarat bagi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Dr. Dina juga menekankan pentingnya mendukung kesejahteraan ASN sebagai garda depan pelayanan publik. “Melayani penyandang disabilitas membutuhkan tenaga ekstra. ASN harus diberi penghargaan dan dukungan memadai agar layanan benar-benar optimal,” jelasnya.
Dalam paparannya, Dr. Dina menyingkap realitas pahit yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Bappenas, jumlah penyandang disabilitas mencapai 27 juta orang, setara dengan populasi Australia.
Namun, kelompok besar ini masih menghadapi hambatan berlapis, mulai dari stigma sosial, stereotip, diskriminasi, hingga kebijakan publik yang belum efektif. “Kesetaraan dan inklusi bukan hanya wacana hak asasi manusia, tetapi syarat bagi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi yang sehat,” tegas Dr. Dina.
