PKS dan Paslon AMIN Komitmen Perjuangkan Hak Pekerja Merevisi UU Ciptaker

JAKARTA — PKS dan Paslon AMIN memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami akan merevisi UU Ciptaker yang merugikan pekerja dan menggantinya dengan UU yang pro-rakyat.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan bahwa UU Ciptaker telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sulit dan menderita.

Dia yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menyebutkan bahwa jumlah pekerja di Indonesia mencapai 139,85 juta orang, baik sektor formal maupun informal.

“Salah satu elemen masyarakat yang paling terdampak dari diberlakukannya UU Cipta Kerja adalah buruh atau pekerja. UU Cipta Kerja telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sulit dan menderita,” kata Syaiku yang sampaikan pada acara Diskusi Terbuka ‘Dampak Sosial UU Ciptaker terhadap Ketahanan Keluarga’ yang digelar DPP PKS di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.

Dia pun memberikan contoh beberapa dampak negatif dari UU Ciptaker bagi pekerja, antara lain membentangkan karpet merah bagi tenaga kerja asing (TKA).

Bagaimana mau memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, lanjit Syaiku, jika upahnya saja tidak mencukupi? Bagaimana mau membangun rumah tangga yang harmonis, jika pekerjaan tidak aman dan tidak ada perlindungan.

Sehingga membuat upah semakin rendah dan tidak layak, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, pesangon dipangkas, outsourcing tanpa batas, serta pelemahan eksistensi serikat pekerja atau buruh.

“Pelemahan pada hak-hak buruh tersebut secara otomatis akan berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan pekerja-pekerja,” ucap Syaikhu.

Dia menegaskan bahwa pasangan calon presiden Anies Baswedan-Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepentingan pekerja.

“PKS dan Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sama-sama ingin membuat pekerja sejahtera melalui upah yang layak dan berkeadilan. “Kami juga akan menjamin upah yang layak, perlindungan sosial, kesempatan kerja, dan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya,” pungkasnya. (*).