Selain itu, DP3ACSKB juga menyediakan bantuan advokasi untuk memproses hukum para pelaku. Selama proses hukum berlangsung, anak-anak korban sementara waktu ditempatkan di rumah aman agar mereka tetap terlindungi secara fisik maupun emosional.
DP3ACSKB juga mengadakan program Forum Anak sebagai ruang edukasi dan sosialisasi bagi anak anak. Sosialisasi mengenai pentingnya keberanian dalam pelaporan tindakan kekerasan, dan pemahaman hak- hak anak yang harus dipenuhi, sosialisasi dilakukan di sekolah, dan desa-desa untuk meningkatkan kesadaran terhadap kasus kekerasan anak. Tidak hanya memberikan sosialisasi terhadap kekerasan, DP3ACSKB Provinsi Bangka Belitung juga memberitahu betapa bahayanya pernikahan dini pada psikologis.
Pihak pemantauan terpadu DP3ACSKB melakukan kerjasama dengan pihak RT, RW, BABINSA, BABINMAS, kecamatan, dan DENSUS 88. Kerjasama dilakukan agar memudahkan pihak DP3ACSKB dalam menginvetigasi kasus di lapangan.
Dengan adanya penyuluhan/sosialisasi, dan kerja sama yang dilakukan DP3ACSKB membuat masyarakat Bangka Selatan memiliki peningkatan kesadaran dalam melaporkan tindakan kekerasan. Barang siapa menjadi pelapor akan mendapatkan sebuah perlindungan, di mana identitas pelapor ataupun korban akan dijaga sedemikian rupa agar tidak terkena stigma buruk.
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak, tetapi di lapangan masih terdapat berbagai masalah serius dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan wawancara mahasiswa dengan perwakilan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memang diakui bahwa pemerintah telah menyediakan sarana perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. namun hal itu belum mampu menjamin penanganan yang optimal karena, kata Tri Wahyuni, selaku spesialis perlindungan anak di DP3ACSKB, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat.
Kendala tersebut seperti adanya sikap tidak kooperatif dari korban atau pelaku, ancaman dari pelaku, lokasi kasus terpencil dengan infrastruktur jalan yang buruk, lemahnya jaringan komunikasi, serta terbatasnya jumlah personil dengan berjumlah 5-6 orang padahal kasus terus terjadi hampir setiap hari.
Selain itu, rendahnya anggaran juga menjadi penghalang bagi optimalnya layanan perlindungan karena instansi masih belum mempunyai psikolog internal untuk mendampingi para korban. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di DP3ACSKB belum sepenuhnya diutamakan oleh negara, dan pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih serius agar amanat konstitusi tidak hanya menjadi tulisan hukum, tetapi benar-benar terwujud sebagai perlindungan nyata bagi setiap anak di Indonesia.
Untuk memaksimalkan kinerja DP3ACSKB dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, evaluasi memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lebih banyak dana, dan lebih banyak program sosialisasi.
Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi aparatur, ketersediaan tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum, serta dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang harus diutamakan. Dengan penguatan ini, DP3ACSKB diharapkan dapat menjalankan mandat perlindungan anak secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan efektif, sehingga setiap anak di Bangka Belitung dapat menikmati haknya untuk hidup dalam lingkungan yang aman, aman, dan bebas dari kekerasan.
Tidak kalah pentingnya, sosialisasi harus diperluas ke perguruan tinggi di Bangka Belitung, tidak hanya terbatas pada SD, SMP, SMA dan masyarakat umum, karena mahasiswa adalah generasi kritis yang dapat menjadi agen perubahan dan penggerak kampanye melawan kekerasan terhadap anak. Dengan semua langkah strategis ini, perlindungan anak dapat diwujudkan secara komprehensif dan berkelanjutan. (*)
*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
