Program itu mencakup operasi pasar dan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, kerja sama antardaerah, penguatan distribusi komoditas pangan, hingga pengembangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penguatan sektor produksi melalui perluasan asuransi pertanian, peningkatan sarana pascapanen, pengembangan hilirisasi pangan, serta fasilitasi kerja sama bisnis komoditas pangan melalui skema business matching.
Pemerintah daerah juga memasukkan penguatan evaluasi kebijakan pusat dan daerah serta integrasi pelaporan aktivitas ekonomi melalui Sistem Babel Ecository sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Babel Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rifki Ismail, unsur Forkopimda, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel Rommy Sariu Tamawiwy dan para kepala daerah kabupaten/kota mengikuti rapat melalui konferensi daring.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui intervensi harga semata. Ketersediaan produksi lokal, sistem distribusi yang efisien, dan koordinasi antarwilayah menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dengan pelaksanaan 11 program prioritas tersebut, Pemprov Babel berharap tekanan inflasi dapat terus ditekan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
