PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperbaiki tata kelola data sektoral agar perencanaan pembangunan tidak lagi berjalan tanpa dukungan informasi yang kuat.
Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Statistik Sektoral Pengumpulan Satu Data dan Pengolahan Data Statistik yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang di Balai Besar Setason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (14/7/2026).
Asisten II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengatakan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menurut dia, pemerintah membutuhkan data yang terintegrasi agar setiap kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Data sektoral merupakan bagian penting dari pembangunan. Pemerintah harus memastikan data yang digunakan memiliki kualitas, mulai dari akurasi, kelengkapan, hingga keterbaruan,” ujar Juhaini.
Ia menjelaskan penguatan sistem data daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya membangun sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur hingga terwujudnya Satu Data Pangkalpinang.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran sebagai wali data yang mengoordinasikan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data. Adapun OPD menjadi produsen data yang bertanggung jawab terhadap informasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Juhaini meminta seluruh perangkat daerah lebih serius dalam melakukan pemutakhiran dan penyempurnaan data. Ia menilai perubahan menuju pemerintahan digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kedisiplinan dalam mengelola informasi.
“Transformasi digital harus diikuti perubahan cara kerja. Data yang dikelola dengan baik akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan menentukan kebijakan,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Dedy Ristrianto, mengatakan integrasi data antar-OPD menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
Menurut Dedy, data sektoral, terutama yang berkaitan dengan pembangunan, harus terus diperbarui agar mampu menjadi alat ukur dalam melihat capaian program pemerintah daerah.
Ia berharap penerapan Satu Data Indonesia di tingkat Kota Pangkalpinang dapat memperkuat sistem informasi pemerintahan serta membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.
“Dengan data statistik sektoral yang terkelola dengan baik, pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memantau pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dedy. (Rea)
Data Sektoral Disiapkan Jadi Dasar Pembangunan Pangkalpinang
