PANGKALPINANG – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkap masih ditemukan berbagai persoalan dalam pendataan kapal perikanan yang berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan praktik markdown atau penurunan ukuran gross tonnage (GT) kapal yang tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ichsan Afrizal, mengatakan saat ini pihaknya bersama instansi terkait tengah melakukan pembenahan data penerima BBM subsidi melalui aplikasi X-Star milik BPH Migas.
Menurutnya, proses tersebut dilakukan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
“Memang sekarang mereka berupaya melengkapi dokumen melalui aplikasi X-Star dari BPH Migas. Namun, kendala yang kami temukan di lapangan masih cukup banyak,” kata Ichsan kepada Mediaqu.id saat diwawancarai usai rapat bersama DPRD Babel, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, banyak kapal perikanan yang data administrasinya tidak sesuai dengan kondisi fisik sebenarnya.
“Banyak sekali kondisi kapal perikanan yang memang tidak sesuai secara ukuran dengan fisiknya. Bahkan banyak yang kami temukan terjadi markdown ukuran GT kapal,” ujarnya.
Karena itu, DKP Babel akan memperketat proses verifikasi data agar kebutuhan BBM subsidi nelayan dapat dihitung secara akurat.
“Ke depan kami akan lebih selektif lagi agar kebutuhan BBM untuk nelayan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
