PANGKALPINANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga pertengahan tahun 2026 masih dalam kondisi aman dan diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun.
Meski demikian, Pertamina mengakui masih banyak nelayan yang belum dapat mengakses BBM subsidi karena terkendala persyaratan administrasi untuk memperoleh surat rekomendasi.
Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, mengatakan penyaluran BBM subsidi kepada nelayan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, SPBU Nelayan (SPBUN) hanya dapat melayani nelayan yang telah memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Prosedurnya memang yang bisa kami layani adalah nelayan yang memiliki surat rekomendasi. Terkait persyaratan surat rekomendasi itu merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan,” kata Satriyo, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, saat ini proses penerbitan surat rekomendasi telah menggunakan aplikasi XStar yang dikembangkan oleh BPH Migas sehingga seluruh data penerima BBM subsidi tercatat secara digital.
Namun, di lapangan masih ditemukan banyak nelayan yang membutuhkan BBM subsidi, tetapi belum dapat memenuhi persyaratan administrasi.
“Secara formal memang sudah menggunakan aplikasi XStar dari BPH Migas. Tetapi di lapangan masih banyak nelayan yang membutuhkan BBM subsidi, namun secara persyaratan belum bisa memenuhi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
