Menurut Satriyo, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pelayanan jemput bola oleh DKP melalui pembukaan gerai pelayanan langsung di pelabuhan perikanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempermudah nelayan dalam mengurus dokumen dan surat rekomendasi sehingga mereka dapat memperoleh haknya atas BBM subsidi.
Terkait ketersediaan kuota, Satriyo memastikan stok BBM subsidi di Bangka Belitung masih mencukupi.
“Kalau kuota Bangka Belitung sampai saat ini masih on track sampai dengan akhir tahun,” katanya.
Ia menyebut realisasi penyaluran BBM subsidi hingga Juni 2026 masih berada dalam batas yang telah direncanakan.
Meski demikian, Pertamina tetap mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi BBM subsidi, terutama Biosolar dan Pertalite, menyusul perubahan harga yang menyebabkan masyarakat beralih menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Dengan adanya perubahan harga dan selisih harga BBM, tentunya konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar berpotensi meningkat,” jelasnya.
Karena itu, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan serta BPH Migas agar distribusi BBM subsidi kepada nelayan tetap berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kuota yang telah ditetapkan. (Rea)
