“DBH tahun 2025 saja belum ada kejelasan, apalagi tahun 2026,” ujarnya.
Ia menyebut Bangka Belitung memiliki posisi sebagai daerah penghasil timah. Karena itu, penerimaan yang menjadi hak daerah harus mendapatkan kepastian dan direalisasikan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, DPRD Babel memperjuangkan DBH royalti dan iuran tetap sektor pertambangan timah yang disebut mencapai Rp1,078 triliun berdasarkan perhitungan yang disampaikan pada Januari 2026.
Didit mengatakan persoalan tersebut telah dibicarakan dengan Wakil Menteri Keuangan dan sejumlah anggota DPR RI. Komunikasi itu dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai pembayaran DBH bagi Bangka Belitung.
Didit menilai penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan pemenuhan hak fiskal daerah merupakan dua persoalan yang harus berjalan bersamaan.
Penertiban diperlukan untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, sedangkan DBH menjadi bagian dari hak daerah penghasil.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan terkait pembayaran DBH timah. Momentum peringatan kemerdekaan, menurut dia, dapat menjadi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Harapannya, di momen kemerdekaan ini Menteri Keuangan segera merealisasikan pembayaran hak daerah,” tutur Didit. (Rea)
