PANGKALPINANG — Arah pembentukan peraturan daerah di Kepulauan Bangka Belitung untuk 2027 menjadi perhatian dalam kunjungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Sekretariat DPRD Babel, Rabu, 23 September 2026.
Kunjungan itu merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Tim DPD RI mengumpulkan data mengenai Program Pembentukan Perda (Propemperda) Provinsi serta Kabupaten/Kota di Babel untuk tahun depan.
Selain dokumen legislasi, tim juga menggali persoalan yang dinilai membutuhkan dukungan regulasi. Aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bagian dari informasi yang dihimpun untuk melihat kebutuhan pembentukan maupun penyempurnaan aturan di daerah.
Sekretaris DPRD Babel Dedy Apriandy mengatakan pihaknya menyiapkan data, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan proses pembentukan serta pelaksanaan Perda.
“Sekretariat DPRD Babel terus memastikan data, dokumen, dan informasi terkait pembentukan serta pelaksanaan Perda dapat tersedia secara tertib dan komprehensif,” kata Dedy kepada Mediaqu.id.
Menurut Dedy, kelengkapan dokumen diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan sebuah regulasi, sejak penyusunan hingga penerapannya di lapangan. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk melihat apakah aturan yang telah dibuat masih relevan dengan kebutuhan daerah.
