Example floating
Example floating
DPRD

Tolak Tambang dan PLTN, DPRD Babel Setujui Perairan Batu Beriga Jadi Wilayah Tangkap Nelayan

169
×

Tolak Tambang dan PLTN, DPRD Babel Setujui Perairan Batu Beriga Jadi Wilayah Tangkap Nelayan

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — Gelombang aspirasi masyarakat Desa Batu Beriga terkait perlindungan wilayah pesisir akhirnya berbuah langkah konkret dari lembaga legislatif. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menargetkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) rampung paling lambat 21 Oktober 2026.

Komitmen tersebut dituangkan dalam berita acara penyampaian aspirasi pada Senin (21/9/2026), menyusul aksi unjuk rasa ratusan warga Batu Beriga yang didampingi oleh Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis, mahasiswa, dan WALHI Babel. Dalam pertemuan itu, masyarakat dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap aktivitas tambang laut, mendesak revisi zonasi, serta menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah mereka.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel, Mehoa, menegaskan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan warga. “Pertama menolak tambang laut, khususnya di Pulau Beriga. Kedua, merevisi perda tentang zonasi tambang laut, khususnya di Batu Beriga. Ketiga, menolak PLTN,” ujarnya. Suara senada turut disuarakan oleh pimpinan dan anggota fraksi lainnya seperti Heryawandi (Golkar), Maryam (Demokrat), Alipi Sahrun (Gerindra), Ferry (NasDem), hingga dr. Zarril Khifarri (PKS) yang menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut.

Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Babel tidak hanya akan merevisi zonasi yang mengarahkan perairan Batu Beriga sebagai wilayah tangkap nelayan, tetapi juga berencana membawa persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah di wilayah tersebut langsung kepada pemerintah pusat. Rencananya, langkah ini akan melibatkan perwakilan masyarakat Batu Beriga, Pemprov Babel, serta kementerian terkait.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Babel, Ferry Aprianto, mewakili gubernur mengungkapkan bahwa pemda sebelumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan IUP kepada Menteri ESDM, meski hingga kini masih menunggu respons lebih lanjut.

Baca Juga:  DPRD Babel Sepakati Verifikasi 464 Ton Timah Sitaan

Dengan adanya kesepakatan lewat berita acara ini, nasib pengelolaan wilayah pesisir Batu Beriga kini memasuki babak baru, di mana target revisi zonasi telah dikunci pada akhir Oktober 2026 mendatang. (Rea)

slot777 https://www.olx69.us.com/ https://olx69.uk.com/ olx69 olx69 olx69