PANGKALPINANG (realita.news) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi, seluruh Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri se-Bangka Belitung di ruang Badan Musyawarah DPRD, Rabu (14/5/2025).
Pertemuan ini secara khusus membahas berbagai persoalan dunia pendidikan Bangka Belitung dengan fokus utama pada polemik terkait Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam pengarahannya mengatakan , beliau menekankan urgensi kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak sekolah dalam mencari solusi komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sektor pendidikan.
Isu sentral yang mengemuka adalah bagaimana meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Pihak sekolah tidak mempermasalahkan keberadaan IPP dihapuskan, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sumber pendanaan pendidikan jika IPP dihapuskan. Mampukah APBD menanggung seluruh biaya tersebut?” ungkap Didit.
Lebih lanjut, Didit menyoroti bahwa hampir 250 tenaga honorer di berbagai sekolah saat ini mengandalkan dana IPP sebagai sumber penghasilan. Penghentian dana ini tanpa solusi pengganti yang jelas akan menimbulkan permasalahan serius terkait keberlangsungan gaji mereka.
