Didit memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk menggaji tenaga honorer tersebut dapat mencapai angka signifikan, yakni Rp50 miliar per tahun. Oleh karena itu, beliau meminta Inspektorat, Biro Hukum, dan Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian mendalam dan menyeluruh terkait isu ini.
“Apabila memungkinkan untuk dialokasikan melalui APBD, langkah selanjutnya adalah menghitung kemampuan keuangan daerah, terutama untuk proyeksi anggaran tahun 2026,” tegasnya.
Di sisi lain, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar Rp90 miliar dinilai belum mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah secara optimal.
“Dana BOS adalah anggaran dari pusat, bukan sumber daya daerah kita. Oleh karena itu, perlu ada kajian strategis mengenai pemanfaatan dana BOS agar lebih efektif,” imbuh Didit.
Didit menegaskan komitmen kuat DPRD Babel dalam memperjuangkan hak pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Kita berkewajiban memastikan penyelenggaraannya berjalan dengan baik, dapat diakses oleh semua kalangan, dan tidak memberatkan masyarakat,” katanya.(*)
