PANGKALPINANG (realita.news) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung mendorong peningkatan kinerja mitra kerja Komisi II menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal ini mengemuka dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 serta rencana RAPBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah kebijakan pemerintah pusat yang wajib dipatuhi pemerintah daerah.
“Efisiensi ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang telah disetujui efisiensinya oleh DPR,” jelas Didit.
Lebih lanjut, Didit menyampaikan bahwa pihak eksekutif mengusulkan pemangkasan anggaran sebesar Rp273 miliar dari APBD yang telah disahkan, karena pendapatan yang tidak sesuai target.
“Namun, alhamdulillah, kita telah menemukan solusi untuk mengatasi kekurangan Rp273 miliar tersebut. Sebanyak Rp73 miliar berasal dari pembahasan komisi dengan mitra kerja, sesuai dengan sistem Kemendagri,” ungkapnya.
