PANGKALPINANG — Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya akan menagih sisa Dana Bagi Hasil atau DBH timah sebesar Rp1,7 triliun kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Didit berharap Suahasil tak perlu memulai dari awal untuk memproses sisa DBH timah ini. Menteri Keuangan baru tersebut itu dinilai memiliki pengalaman dalam urusan hubungan keuangan pusat dan daerah. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011 dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
“Maka kita berharap dengan background beliau ini, karena saya dapat informasi dulu beliau ini pernah berada dalam satu departemen yang mengurus masalah DBH juga. Artinya saya yakin beliau sangat paham,” kata Didit, Sabtu, 19 September 2026.
Persoalan yang dibawa Didit sebenarnya sederhana, pemerintah pusat diminta membayar sisa hak Bangka Belitung. Dari total hak royalti PT Timah untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,1 triliun, sekitar Rp1,7 triliun belum disalurkan.
Menurut Didit, dana tersebut semestinya masuk ke APBD 2026. Namun tahun anggaran sudah berjalan. Karena itu, ia berharap Kementerian Keuangan memberi kejelasan agar sisa DBH tersebut dapat segera diselesaikan.
Didit juga menyebut potensi penerimaan royalti PT Timah pada 2026. Berdasarkan perkiraan sementara, nilainya dapat mencapai Rp3,5 triliun. Perkiraan itu antara lain dipengaruhi harga timah dan volume ekspor.
