PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar rapat koordinasi bersama BPS untuk membahas perbaikan pendataan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial.
Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober 2026 di Kantor Gubernur Babel dengan melibatkan BPS Pusat, BPS Provinsi Babel, kepala desa se-Bangka Belitung, kepala dinas sosial, serta instansi terkait.
Rencana itu mengemuka dalam audiensi mengenai dinamika pendataan desil sebagai salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial di Ruang Banmus DPRD Babel, Jumat (2/10/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, mengatakan rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan DPRD Babel bersama BPS Pusat.
“Hasil rapat hari ini, alhamdulillah, kami menindaklanjuti hasil pertemuan kami dengan BPS Pusat,” ujar Didit seusai audiensi.
Salah satu agenda yang akan dibahas adalah pendataan kembali masyarakat yang belum terakomodasi dalam data penerima bantuan, tetapi dinilai layak memperoleh program perlindungan sosial.
Didit meminta pemerintah desa mulai mempersiapkan pendataan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kepala desa memiliki posisi penting karena mengetahui kondisi masyarakat secara langsung di tingkat bawah.
Ia juga meminta proses pendataan melibatkan pemerintah desa agar informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat dihimpun secara lebih lengkap.
Selain memperbaiki pendataan, DPRD Babel mengusulkan agar karakteristik lokal turut dipertimbangkan dalam penyusunan variabel data.
