Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang dinilai memiliki karakteristik tersendiri.
“Dulu kita masih punya timah, punya saham, ada rezeki kita bangun rumah. Sekarang, mohon maaf, rumahnya bagus, belum tentu isinya ada,” kata Didit.
Menurut dia, kondisi fisik rumah tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga. Karena itu, variabel dalam pendataan diharapkan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Didit mengatakan usulan mengenai karakteristik lokal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan BPS.
DPRD Babel juga akan mendorong koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang menggunakan data BPS agar kondisi lokal dapat menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai program pemerintah.
Program yang dimaksud antara lain beasiswa, kepesertaan BPJS, bantuan sosial, serta program perlindungan sosial lainnya.
Rakor 12 Oktober diharapkan menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah desa, pemerintah daerah, BPS dan instansi terkait mengenai mekanisme serta kebutuhan pendataan masyarakat.
“Kepala desa sekarang siap untuk melakukan pendataan kembali, cari yang benar-benar tepat sasaran,” ujar Didit.
Perbaikan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyalurkan program bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. (Rea)
