Namun angka Rp3,5 triliun itu bukan perkara yang hendak dikejar Didit sekarang. Ia meminta pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan sisa DBH tahun sebelumnya.
“Belum perhitungan kita, asumsi kami royalti PT Timah 2026 itu kita asumsi dengan harga yang sangat luar biasa, bisa menuju di angka Rp3,5 triliun. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara tolong bayar dulu Rp1,7 T,” ujar Didit.
Bagi Bangka Belitung, DBH timah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Dana tersebut merupakan bagian dari mekanisme bagi hasil atas sumber daya alam yang dieksploitasi dari daerah.
Didit mengatakan Bangka Belitung telah memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan dan ekspor timah. Karena itu, ia meminta hak dan kewajiban antara daerah dan pemerintah pusat berjalan beriringan.
“Ini kan hak daripada rakyat Bangka Belitung. Seyogyanya pemerintah pusat adalah kebijaksanaannya untuk dapat membayar hak-hak masyarakat. Sedang kewajiban dari Kepulauan Bangka Belitung sudah memberi ruang, permasalahan timahnya sudah diekspor. Nah, ini kan hak yang diatur oleh undang-undang,” tuturnya. (*)
