Salah satu yang menjadi perhatian ialah pemanfaatan aset daerah, terutama kawasan ruang jalan yang dinilai memiliki nilai ekonomi cukup besar.
Eddy menjelaskan, ruang jalan yang dimaksud bukan sekadar badan jalan yang digunakan kendaraan, melainkan juga area di bawah maupun di atasnya yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. “Selama ini yang dilihat hanya badan jalannya saja. Padahal ada ruang di bawah dan di atas jalan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menilai optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu peluang yang dapat memperkuat keuangan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan baru.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menepis anggapan bahwa perubahan perda berkaitan dengan persoalan royalti timah.
Ia memastikan ketentuan mengenai royalti timah masih mengacu pada aturan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan. “Royalti timah tetap, tidak ada masalah. Permen ESDM juga tidak berubah,” tegasnya.
Meski demikian, DPRD Babel masih menyoroti adanya keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat yang menjadi hak daerah.
Menurut Eddy, persoalan tersebut saat ini tengah diperjuangkan agar penyalurannya dapat segera direalisasikan. “Yang masih menjadi perhatian itu keterlambatan penyaluran dari kementerian terhadap hak daerah. Itu yang sedang kita kejar, tetapi tidak berkaitan dengan perubahan perda,” katanya. (mdq)
