Dengan disetujuinya perubahan Propemperda 2026, Pemprov Babel dan DPRD kini memiliki peta jalan (roadmap) legislasi yang lebih jelas untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun ini.
Ketua DPRD Provinsi Kep Babel, Didit Srigusjaya yang ditemui wartawan usai rapat paripurna ini , menegaskan bahwa perda pertambangan sangat penting sebagai solusi atas aktivitas penambangan rakyat yang selama ini belum memiliki kepastian hukum.
Bahkan, DPRD menargetkan Perda IPR tersebut dapat disahkan sebelum perayaan Idul Fitri 2026 yang diperkirakan jatuh pada Maret mendatang. ”Insya Allah, target kita sebelum lebaran sudah di sahkan. Karna ini solusi bagi masyarakat, penambangan rakyat supaya ada kepastian hukum, untuk wilayah Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan,” tambahnya.
Didit juga mengingatkan pemerintah kabupaten yang hingga kini belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar segera mengusulkannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia menegaskan bahwa kewenangan pengusulan WPR sepenuhnya berada di tangan kepala daerah tingkat kabupaten. ”Perlu diingatkan yang berhak mengusulkan WPR bukan Gubernur, bukan DPRD Provinsi, tapi Bupati setempat, tugas kami hanya menyiapkan payung hukum. Pak gub tugasnya izin teknisnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didit juga meminta Gubernur Babel untuk segera membuka komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah Perda IPR disahkan, agar proses evaluasi tidak berlarut-larut.
”Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur setelah Perda ini disahkan, agar Bapak Gubernur segera bicarakan segera ke Kemendagri, evaluasinya jangan lama-lama, kalo bisa lebih cepat lebih bagus karna ini sangat dibutuhkan masyarakat Babel,” tutupnya. (*)
