Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, termasuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan internal dan memastikan pelaporan yang lebih akurat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tak hanya itu, BPK juga memberikan rekomendasi tegas agar Gubernur meningkatkan pengawasan terhadap program dan kegiatan infrastruktur.
PPK dan Konsultan Pengawas diminta untuk memantau pelaksanaan pekerjaan secara periodik dan melaporkan kondisi riil di lapangan.
BPK juga menekankan agar kelebihan pembayaran senilai Rp1,49 miliar dikembalikan segera ke kas daerah.
Temuan ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Babel.
Audit tahunan BPK bukan hanya untuk memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga untuk menilai kepatuhan, efektivitas pengawasan, serta potensi kerugian negara atau daerah akibat kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
BPK meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur Pemprov Babel lebih berhati-hati dan tidak lagi mengabaikan pengawasan demi mencegah terjadinya kerugian negara dan daerah yang lebih besar di masa depan. (rea)
