PANGKALPINANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memicu keresahan masyarakat. Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin panjang, sementara aktivitas ekonomi dan mobilitas warga mulai terdampak.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, meminta PT Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, kondisi yang terjadi di lapangan sudah tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa karena telah menghambat berbagai aktivitas masyarakat.
“Kelangkaan BBM ini berdampak ke banyak sektor. Pelaku UMKM terganggu menjalankan usaha, pengemudi ojek daring kehilangan penghasilan, bahkan ada anak-anak yang tidak bisa berangkat sekolah karena kendaraan keluarganya kehabisan BBM,” kata Didit kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Didit mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak Pertamina, termasuk melalui panggilan video dengan General Manager Pertamina wilayah setempat. Dalam kesempatan itu, ia memperlihatkan kondisi antrean panjang di SPBU yang dikeluhkan masyarakat.
“Saya tunjukkan secara langsung bagaimana masyarakat harus mengantre berjam-jam. Mereka juga mendengar sendiri keluhan warga yang kesulitan mendapatkan BBM,” ujarnya.
Selain meminta pasokan segera dinormalkan, Didit juga menyoroti dugaan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Ia menilai munculnya praktik penjualan BBM secara ilegal dengan harga mencapai Rp20 ribu per liter menjadi indikasi adanya spekulan yang memanfaatkan situasi kelangkaan.
Karena itu, ia meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Bangka Belitung. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan jalur antrean yang terpisah antara kendaraan masyarakat umum dan kendaraan yang membeli BBM dalam jumlah besar atau pengerit.
Menurut Didit, pengaturan tersebut diperlukan agar distribusi BBM lebih tertib dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bahan bakar tanpa harus bersaing dengan pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.
Ia juga menyoroti penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan yang dinilai masih belum optimal. Didit berharap Pertamina bersama pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola distribusi agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kami meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai kondisi ini terus berlarut. Pasokan harus segera kembali normal agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat berjalan seperti biasa,” tegasnya. (Rea)
