BELITUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan serta komitmen perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel ini mengatakan hal tersebut saat hadir dalam dialog tentang ketenagkerjaan yang digelar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Belitung berkaitan dengan peringatan Hari Buruh, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Maryam, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat krusial dalam menjalankan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja, serta harus konsisten dalam penerapan regulasi tersebut di lapangan.
“Satu penekanan kami, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus konsisten, harus komitmen memberi kesempatan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan yang maksimal,” ungkapnya.
Selanjutnya, katanya, pembinaan terhadap SPSI perlu dilakukan dan yang terpenting memberikan respons cepat terhadap permasalahan ketenagakerjaan,. Tujuannya adalah agar terjalin sinergitas terjalin dengan baik sesuai kewenangan masing-masing sesuai peraturan tenaga kerja.
Maryam juga mengingatkan, bahwa berbagai regulasi yang telah disusun harus benar-benar diimplementasikan di lapangan, bukan hanya sebatas dokumen.
“Kami telah menyusun revisi Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019. Revisi ini dilakukan karena adanya sejumlah perubahan serta regulasi terbaru yang perlu disesuaikan dalam Rancangan Perda inisiatif DPRD tahun 2026,” terangnya.
“Kami akan merumuskan seluruh masukan dari berbagai pihak, termasuk usulan dan saran dari SPSI. Namun, jika regulasi ini sudah disusun secara lengkap, harapannya dapat dilaksanakan secara maksimal. Jika tidak diterjemahkan di lapangan, maka akan percuma,” tegasnya.
