Sementara itu Ketua AMC Bangka Belitung Kurniadi Ramadani mengatakan polemik yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat Bangka Belitung serta kurangnya informasi yang utuh dan valid terkait persoalan perhitungan kerugian negara.
“Disini kami mendorong DPRD untuk mendapatkan data yang valid dari tiga kementrian, yakni Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM untuk mengetahui secara pasti luasan bukaan lahan, reklamasi, dan lain-lain,” ucapnya.
AMC Babel menekankan pentingnya data tersebut untuk dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi salah penafsiran ataupun perbedaan dikalangan masyarakat. “Kami meminta DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi kami, untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya. (*)
(Sumber Humas DPRD)
