PANGKALPINANG (realita.news) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Iskandar menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta (AMC) Bangka Belitung terkait polemik kontroversi perhitungan kerugian negara Rp271 Triliun dalam kasus tata niaga timah.
“Apapun aspirasi masyarakat wajib kami (DPRD) menerimanya dan secara ketentuan ataupun prosedural aspirasi tersebut akan kami bahas di badan musyawarah,” ucap Eddy Iskandar dalam pertemuan yang diadakan diruang kerjanya Senin (10/02/24).
Terkait akan usulan ataupun aspirasi masyarakat tersebut, Eddy mengatakan DPRD akan memproses melalui mekanisme yang ada di lembaga dan diserahkan sepenuhnya kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Babel.
“Pembentukkan pansus itukan diusulkan oleh fraksi-fraksi dengan membuat surat kepada pimpinan, kemudian akan dibahas di banmus untuk menyepakati pembentukkannya dan finalnya akan disahkan di paripurna,” jelasnya.
Ditambahkannya pembentukan pansus atau panja itu sendiri haruslah mendapatkan persetujuan semua fraksi, bukan keinginan individu atau kelompok-kelompok tertentu. “Kebetulan hari ini juga sedang dilakukan badan musyawarah, salah satunya mungkin berkaitan dengan pansus tersebut,” tambahnya.
