PANGKALPINANG (realita.news) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Timah Tbk. Rapat yang diadakan di Ruang Badan Musyawarah, Kamis (17/7/2025), membahas rencana strategis PT Timah dalam mendukung perekonomian daerah,
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar yang didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, dihadiri Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro beserta jajaran staf. “Terima kasih atas kehadirannya Pak Dirut dan kami berharap Bapak dapat menyampaikan rencana PT Timah, terutama untuk tahun 2026, berkaitan dengan penambangan dan kontribusi kepada masyarakat,” ujar Eddy dalam sambutannya.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan DPRD Babel mendukung kegiatan yang dilakukan PT Timah yang berkaitan untuk kepentingan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat dan bangsa. Kami mendukung karena PT Timah adalah entitas negara yang ditugaskan untuk mengelola sumber daya tersebut.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya sumber daya lokal dalam program pemberdayaan masyarakat. “Sumber daya yang ada di Bangka Belitung tentu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam proses penambangan tetapi juga dalam proses ekonomi lainnya,” tegasnya.
Eddy mencontohkan, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Timah diharapkan dapat menggunakan sumber daya lokal sehingga perekonomian di Babel dapat berputar dan berkembang.
Meskipun kewenangan pertambangan mineral berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi III DPRD Babel tetap menjalankan peran pengawasan. “Pertambangan secara khusus memang bukan di kewenangan provinsi, namun sebagai wakil rakyat, kami tentu akan bermitra dengan kawan-kawan di Kementerian ESDM dan pengawas tambang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi ini bertujuan untuk melihat kondisi-kondisi yang dilakukan PT Timah, terutama dalam proses penambangan dan upaya mereka menjaga kawasan tambang. “Kami ingin memastikan bahwa tidak terjadi sumber daya yang keluar dari yang seharusnya dimiliki oleh PT Timah,” kata Wakil Ketua DPRD ini. (RM)
