PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal dalam rangka Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel tersebut membahas akurasi data kemiskinan, pelibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam pemutakhiran data, serta usulan penambahan variabel kearifan lokal agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan rakor tersebut menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan keluhan kepala desa serta lurah terkait pendataan desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Menurut Didit, ketidakakuratan data menimbulkan keresahan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala desa dan lurah kerap menghadapi keluhan masyarakat, meskipun bukan mereka yang melakukan pendataan awal.
“Pendataan tentang desil ini tidak tepat sasaran. Sehingga kepala desa, lurah menjadi resah, padahal yang mendata bukan mereka,” kata Didit.
Ia mengatakan, DPRD Babel bersama pemerintah provinsi akan membawa persoalan tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencari solusi sekaligus mendorong perbaikan mekanisme pendataan.
Salah satu langkah yang dibahas adalah melibatkan kepala desa dalam proses pemutakhiran data melalui musyawarah desa.
Dengan mekanisme tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat diharapkan dapat diverifikasi secara lebih akurat berdasarkan keadaan di lapangan.
Didit menjelaskan, pelaksanaan pemutakhiran data membutuhkan dukungan anggaran operasional. Karena itu, DPRD bersama pemerintah provinsi tengah membahas kebutuhan pendanaan dengan pihak eksekutif, termasuk mendorong adanya dukungan anggaran pendamping dari pemerintah kabupaten dan kota.
Ia juga menyampaikan bahwa BPS akan mendampingi Dinas Sosial dan instansi terkait dalam proses pemutakhiran data tersebut.
Selain membahas perbaikan mekanisme pendataan, rakor tersebut menyoroti usulan penambahan variabel kearifan lokal dalam kriteria kemiskinan.
Didit mengatakan, usulan itu tidak dimaksudkan untuk mengubah variabel yang telah digunakan dalam sistem pendataan nasional.
Penambahan variabel lokal diharapkan dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat Bangka Belitung secara lebih tepat.
