“Variabel yang ada tidak diubah, hanya ada penambahan tentang variabel lokal. Nah, ini yang akan kami sampaikan ke BPS pusat,” ujarnya.
Menurut Didit, usulan tersebut telah disampaikan kepada BPS pusat. Selanjutnya, BPS akan meneruskan usulan itu kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan kriteria pendataan.
Meski demikian, usulan penambahan variabel kearifan lokal masih memerlukan proses pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diterapkan dalam sistem pendataan nasional.
Dalam rakor tersebut, Didit juga menyinggung tuntutan kepala desa dan lurah terkait penghentian sementara bantuan.
Ia menyebut persoalan itu berkaitan dengan kewenangan gubernur dan berharap pemerintah provinsi dapat menindaklanjutinya melalui penyampaian surat kepada pihak terkait.
Didit tidak merinci jenis bantuan yang dimaksud maupun bentuk penghentian yang menjadi tuntutan tersebut.
Ia menegaskan, koordinasi antara DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, BPS, serta perwakilan desa dan kelurahan diperlukan agar persoalan pendataan tidak berkembang menjadi masalah di tingkat masyarakat.
Menurut dia, kepala desa dan lurah perlu diberi ruang untuk menyampaikan kondisi faktual di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, proses pemutakhiran data dapat mempertimbangkan keadaan masyarakat secara lebih akurat.
Didit berharap, hasil rakor tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, termasuk melalui penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat.
Ia juga mengharapkan adanya perwakilan kepala desa dan lurah yang ikut menyampaikan poin-poin hasil pembahasan sehingga kebutuhan masyarakat di daerah dapat dijelaskan secara langsung.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Babel berharap pemutakhiran DTSEN dapat berjalan lebih baik dan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*)
