“Kalau tidak ada hambatan, mulai 5 Februari penyaluran LPG 3 kilogram kita pastikan kembali normal di seluruh provinsi Bangka Belitung. Dan Pertamina juga telah memberi jaminan pasokan LPG 3 kilogram dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026,” katanya.
Selain menyoroti agar penyaluran tetap harus tepat sasaran, Didit juga mengomentari persoalan harga eceran tertinggi (HET) yang dinilainya perlu memiliki kepastian hukum yang jelas. Seperti harga jual bagi agen di daerah terpencil yang memiliki beban biaya distribusi yang lebih besar. “Kita harus objektif. Agen-agen yang menyalurkan ke daerah jauh tentu punya biaya tambahan, ini perlu diatur dengan aturan yang adil,” jelas Didit.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Gubernur Babel berencana mendorong pemerintah pusat membangun fasilitas penampungan atau depo LPG di Bangka Belitung.
“Dengan adanya depo penampung LPG di Bangka Belitung, kita berharap persoalan kelangkaan gas melon tidak terus berulang, apalagi kondisi kita daerah kepulauan dan cuaca sering tidak menentu,” pungkasnya. (*)
