“Kami ingin peningkatan produksi berdampak langsung menurunkan angka kemiskinan,” kata Gubernur Sumbar.
Pertemuan ini membuka ruang bagi Sumbar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan. Tetapi ancaman sanksi dari Menteri Pertanian menandai bahwa bantuan bibit bukan hadiah, melainkan ujian serius bagi pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan, pelaksanaan bantuan tersebut nantinya dilakukan langsung oleh Kementrian Pertanian. Mulai dari pengadaan bibit sampai distribusi.
Sementara, Pemprov Sumbar hanya memberikan data dan lokasi yang akan ditanam jagung dan kopi. Data itu berupa Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). “Karena program ini kita hanya memberikan lokasi yang akan ditanami. Untuk pengadaan bibit langsung dari Kementrian Pertanian,”sebutnya.
Pemprov Sumbar diberikan waktu hingga Selasa 16 September untuk melengkapi data CPCL. Sejalan dengan rencana kunjungan Menteri Pertanian ke Sumbar.
Hadir pada pertemuan tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri , Kadis Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman, Bupati Agam, Beni Warlis, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni dan Wakil Bupati Solok, Chandra. (*)
