Munir juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers. “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
Keracunan MBG
Informasi yang disadur dari tempo.co, pencabutan kartu identitas liputan reporter Istana milik seorang reporter CNN Indonesia berawal larangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden kepada awak media untuk tidak bertanya tidak hal diluar lawatan Presiden ke luar negeri. Namun saat Presiden meninggalkan wartawan usai memberikan keterasangan, reporter CNN Indonesia bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal masalah dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Sebelum pertanyaan ini dilontarkan, Prabowo sempat menjelaskan soal pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo.
Setelah itu Prabowo balik badan dan meninggalkan wartawan. Seorang reporter CNN Indonesia lantas bertanya apakah Prabowo memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional soal MBG. Belakangan, kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah.
Prabowo kemudian membalikkan badan dan menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana. “Saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.
Setelah itu, Biro Pers mencabut kartu liputan istana milik reporter tersebut. Kartu liputan Istana diberikan hanya kepada wartawan tertentu yang memenuhi sejumlah syarat. Tanpa kartu tersebut, wartawan tak bisa masuk ke dalam Istana. (rls)
