“Saya juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan setiap program yang diperkenalkan. Jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi peserta aktif dalam proses pembangunan,” katanya.
“Dengan semangat kerja sama, kreativitas, dan inovasi, mari kita bangun daerah yang tangguh dan kompetitif. Kami berharap inisiatif ini menjadi lebih dari sekadar persyaratan administratif, tetapi benar-benar menjadi peta jalan bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung,” tambahnya.
Sementara itu, Martoni, Kepala Kantor Regional Belitung Badan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan bahwa sektor pertambangan timah telah lama menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di wilayah Belitung.
Namun, ia mencatat bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga menciptakan kemakmuran berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut.
“Mengapa pembaruan dokumen ini penting? Karena kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan berubah dengan cepat, dan kebutuhan masyarakat telah berkembang secara signifikan dibandingkan beberapa tahun yang lalu,” katanya.
Menurutnya, pembaruan dokumen RIPPM sangat penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan.
“Forum ini milik kita semua. Keberhasilan pengembangan dokumen PPM sangat bergantung pada keterbukaan, partisipasi aktif, dan masukan konstruktif dari semua pemangku kepentingan yang hadir di sini. Oleh karena itu, saya mendorong PT TIMAH untuk secara komprehensif menangkap aspirasi lokal dan merancang program yang menghasilkan dampak yang luas, bermakna, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui forum konsultasi publik ini, semua pemangku kepentingan diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif sehingga RIPPM yang diperbarui dapat berfungsi sebagai pedoman yang efektif untuk menerapkan program pemberdayaan masyarakat dengan dampak yang luas dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, PT TIMAH sebagai badan usaha, dan masyarakat, kami optimis bahwa kegiatan pertambangan dapat terus beroperasi secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
(Sumber timah.com)
