BELITUNG — PT TIMAH (Persero) Tbk melanjutkan rangkaian konsultasi publik atau Focus Group Discussion (FGD) untuk memperbarui Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di seluruh wilayah operasional perusahaan.
Setelah sebelumnya menggelar FGD di Pulau Bangka dan Kabupaten Belitung Timur, sesi terbaru dilaksanakan di Kabupaten Belitung, tepatnya di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Belitung di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (2 Juli 2026).
FGD ini menjadi wadah bagi PT TIMAH untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan utama guna menyelaraskan program pengembangan masyarakat dengan kebutuhan daerah serta potensi lokal.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Belitung, instansi pemerintah daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta berbagai lembaga terkait yang berada di wilayah operasional perusahaan.
Melalui dokumen RIPPM yang diperbarui, PT TIMAH berupaya memastikan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah daerah menyambut baik inisiatif PT TIMAH, karena dianggap sebagai peluang untuk membangun dialog dan kolaborasi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, menyatakan bahwa FGD ini merupakan kesempatan penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan.
Menurutnya, kehadiran perusahaan diharapkan tidak hanya berkontribusi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas peluang usaha, serta memperkuat kemandirian masyarakat.
Pemerintah daerah juga memandang RIPPM sebagai instrumen strategis untuk memastikan seluruh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bermakna bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Dalam mendukung pembangunan daerah, berbagai sektor memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat, antara lain pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian, perikanan, dan pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangatlah penting demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga berharap agar RIPPM yang telah diperbarui tersebut semakin memperkuat komitmen PT TIMAH dalam melaksanakan program-program yang meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas peluang ekonomi, mengembangkan keterampilan, serta menciptakan peluang usaha baru.
