PANGKALPINANG – Walikota Pangkalpinang, Saparudin, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghimpun dan mendokumentasikan capaian kinerja walikota dari masa ke masa. Data itu bisa dimulai dari masa pemerintahan walikota pertama, Raden Abdullah, tahun 1958 hingga pemerintahan saat ini.
Menurut Saparudin, langkah tersebut penting untuk membangun budaya birokrasi yang tidak sekadar berjalan normatif, tetapi bertumpu pada rekam jejak dan praktik baik pemerintahan sebelumnya. “Saya minta setiap OPD menelusuri program dan kebijakan sejak awal berdirinya pemerintahan kota. Banyak capaian yang baik, tetapi belum terdokumentasi secara rapi dan sistematis,” ujar Saparudin kepada Mediaqu.id jaringan realita.news, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, dokumentasi bukan hanya berfungsi sebagai arsip sejarah, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam melahirkan inovasi pelayanan publik. Arsip foto, laporan kegiatan, hingga dokumen kebijakan lama dinilai memiliki nilai strategis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan. “Menjaga memori institusi penting agar tidak terputus akibat pergantian kepemimpinan,” katanya.
Dengan dokumentasi yang sistematis, OPD dapat belajar dari pengalaman masa lalu, mengevaluasi kekurangan, dan mengembangkan program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil dokumentasi tersebut disusun dalam bentuk artikel ilmiah atau buku komprehensif. Bahkan, karya itu dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kalau sudah dibukukan dan memiliki HAKI, itu menjadi kebanggaan bersama. Kita punya rekam jejak yang jelas dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.
