Sedangkan Komisioner KPU Kota Pangkalpinang Margarita, S.T.,M.M. mengungkapkan bahwa masyarakat yang lebih memilih kotak kosong sudah sangat paham konsekuensi dari pilihannya. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan wujud kritis masyarakat dalam mengungkapkan protes terhadap Partai Politik.
Perwakilan Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Pangkalpinang ini optimis bahwa KPU mampu meyakinkan kembali masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada ulang pada 27 Agustus mendatang.
“Bagi kami, menjaga kepercaaan publik itu penting dan menggandeng media adalah perwujudan KPU dalam menjaga transparansi,” ujarnya.
Sedangkan, Perwakilan KPU Bangka, Corri Ihsan, S.AP.,S.H.,M.H menilai bahwa keberhasilan pemilihan terletak pada bagaimana partisipasi publik diimplementasikan. Menurutnya, keterlibatan publik ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.
“Jika hak politik dapat terakomodir dengan baik, maka masyarakat akan dapat menggunakan haknya secara bertanggungjawab dan Pilkada hari ini merupakan bentuk tanggungjawab secara undang-undang melalui kami KPU dan diawasi oleh Bawaslu sebagai tanggungjawab bersama,”ujarnya.
Mewakili Akademisi, Ariandi A. Zulkarnanin, S.IP.,M.Si. menyoroti tentang representasi politik yang terjadi di Pangkapinang dan Bangka. Narasumber ketiga ini menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak cukup hanya dengan penerapan prosedur elektoral. Pilkada, menurutnya bukan hanya tentang siapa yang dipilih tetapi bagaimana ide-ide politik dijalankan.
Melalui forum diskusi, Dosen Politik UBB ini juga menyoroti gejala pemilihan kotak kosong yakni narasi anti elit, politik kemarahan dan munculnya kesadaran.
“Pertama ada narasi anti elit yang dibangun oleh kelompok populis sehingga ada sentimen antara rakyat dan elit. Kedua, ada politik kemarahan karena ada banyak elit yang tidak masuk gelanggang pada Pilkada 2024 lalu. Ketiga munculnya kesadaran, yang mana awalnya tidak terlalu peduli namun pada pemilu memutuskan memilih kotak kosong,”ujarnya.
Ia juga memberikan narasi tentang kerja awak media yang kerap menarasikan tentang segelintir elit. Olehkarena itu, demi terlaksananya Pilkada yang demokratis, maka menurutnya media dapat menarasikan keberimbangan yang memberikan potret dari segala sisi. Dengan demikian membuka ruang publik untuk publik yang mampu berdialektika.
“Siapapun kita, mari kita manfaatkan momen Pilkada ini untuk mampu menjadi mitra deliberatif yang menjadi bagian dari subjek pemilu, bukan objek pemilu semata,” pungkasnya. (Humas UBB)
