PANGKALPINANG (realita.news) — Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bangka Belitung menyelenggarakan Seminar Nasional dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pilkada Ulang Pangkalpinang dan Bangka tahun 2025 di Balai Besar Peradaban Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB) Senin (4/8/2025).
Seminar ini menghadirkan pembicara yang meliputi Ketua Umum AIPI Dr. Alfitra Salam, APU., Komisioner KPU Kota Pangkalpinang Margarita, S.T.,M.M., Komisioner KPU Bangka Corri Ihsan, S.AP.,S.H.,M.H., dan Dosen Ilmu Politik UBB , Ariandi A. Zulkarnanin, S.IP.,M.Si.
Pada seminar yang mengangkat tema “Pilkada ulang Pangkalpinang dan Bangka 2025 sebagai Momentum Perbaikan Demokrasi Lokal”, juga diserahkan Surat Keputusan Pengurus AIPI Bangka Belitung periode 2024-2028.
Ketua Panitia kegiatan, Dr. Novendra Hidayat, S.I.P., M.Si., mengapresiasi seluruh panitia yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan dan seluruh peserta yang berpartisipasi. Ia berharap melalui kegiatan diskusi ini para peserta dapat menggunakan momentum Pilkada sebagai momen perbaikan demokrasi lokal melalui materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang mumpuni.
Rektor UBB, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si., sebagai Ketua AIPI Cabang Babel dalam sambutannya menekanan ketertarikannya pada momentum Pilkada ulang. Menurutnya, peta politik nasional yang terjadi saat ini sedang berada dalam satu fase yang krusial yakni menguatnya konsolidasi. Oleh karena itu, ia khawatir jika kekuatan hanya tersentralisasi pada elit politik saja, maka akan berpotensi menimbulkan bahaya karena akan menghasilkan lentingan balik.
“Produk demokrasi di negara modern banyak menghasilkan demokrasi menjadi rusak karena konsilidasi terlalu kuat. Jangan sampai negara kita sebagai negara yang baru belajar demokrasi melahirkan demokrasi yang cacat,,” ujarnya.
Rektor UBB ini juga menggarisbawahi peran media massa yang dapat dioptimalkan untuk menjadi bahan bakar sehingga mampu menampilkan calon yang mumpuni dan melayani masyarakat.
Senada itu, Ketua Umum PP AIPI Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan bahwa produk Pilkada langsung yang nyata adalah koruptor. Ia berharap ada upaya perbaikan yang dapat mereduksi lahirnya koruptor. Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada, menurutnya kasus Pilkada Pangkalpinang dan Bangka adalah cerminan penolakan masyarakat yang mampu berpikir kritis terhadap kotak kosong.
“Kotak kosong adalah koreksi dari cerminan bahwa masyarakat tidak ingin ada oligarki, maka Pilkada ulang ini adalah momen untuk berbenah,” ujarnya.
